TOKE RIZAL ABDYA: PROYEK MULTI-YEARS HARAPAN MASYARAKAT BARSELA DIGANJAL DPRA

-

Aceh sebagaimana diungkapkan oleh pelaku dunia usaha muda Barat Selatan (BARSELA), Toke Rizal Abdya, merupakan provinsi yang terbagi atas tiga wilayah yang meliputi wilayah Pantai Timur, wilayah Tengah dan Tenggara, serta wilayah Pantai Barat Selatan. Ketiga wilayah ini terpaut oleh bentangan sepanjang perairan laut, hutan, dan pegunungan. Setiap wilayah memiliki akses yang berbeda, tentunya berbeda pula fasilitas dan aksesnya. Dengan rentang jarak geografis ini, mempelambat akses ekonomi bagi masyarakat setempat jika jalan utama lintas Tengah tidak dihubungkan dengan baik. 

 Berdasarkan fenomena tersebut, maka dengan ini, Toke Rizal  berharap kepada Bapak Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, untuk tidak mengikuti alur berfikir Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dalam melihat sepihak mengenai persolan ini. Menyangkut dengan percepatan pembangunan wilayah Aceh, tidak seharusnya Dewan Aceh membatalkan sepihak program multi-years yang telah terkonsepsi berdasarkan qanun.

Menurut Rizal, sebagai provinsi yang memiliki tingkat ketertinggalan paling terbelakang dari berbagai sektor, sehingga Aceh menurut informasi yang telah tersuguhkan merupakan provinsi yang memiliki indeks perkembangan paling rendah di Sumatra. Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semua, kenapa bisa menjadi wilayah tertinggal, bahkan termiskin di Sumatra. Menjawab permasalahan ini, tentunya para pemangku kekuasaan di Aceh harus melakukan terobosan besar dalam memetakan masa depan ekonomi masyarakat, dengan membuat jalur penghubung antar kabupaten di Aceh.

Mengingat Aceh sebagai provinsi yang mendapatkan Dana Otsus mencapai puluhan triliun yang dialokasikan sejak tahun 2006, dikucurkan pertahunnya untuk jangka waktu 20 tahun setelah undang-undang No. 11 tahun 2006 tentang pemerintah Aceh disahkan. Besaran dana otsus untuk tahun pertama sampai tahun ke-lima belas sebesar 2% dari plafon Dana Alokasi Umum (DAU) nasional. Dan kemudian pada sisa waktu berikutnya anggaran dikucurkan sebesar 1% dari DAU nasional.

 Karena demikian, Ungkap Toke Rizal, kami berharap kepada Bapak Gubernur Aceh Ir. Nova Iriansyah, agar supaya meneruskan program muli-years yang sudah digagas. Rizal Abdya, penuh harap untuk tidak mempolitisir keranah politik gagasan proyek multi-years ini. Sebab, jika ini dipolitisir pada persoalan yang tidak begitu penting untuk dipertahankan. Dan asa ini, sepertinya tidak mungkin lagi kami berharap kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, yang sepertinya sudah menutup mata terhadap pembangunan Pantai Barat Selatan Aceh.

Berdasarkan perjalanan masa dimulainya pengalokasian dana otsus yang sudah memasuki penghujung tahun periode pertama. Tentunya asa masyarakat yang berharap proyek multi-years menjadi solusi pembangunan daerahnya,  menyesalkan adanya upaya dari Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, melalui paripurna, atas pembatalan sepihak proyek Multi-years yang sudah digagas oleh eksekutif. Pembatalan sepihak ini melukai asa masyarakat bagian Tengah, Tenggara, dan Selatan Aceh yang sangat berdampak dengan adanya program multi-years ini, dalam rangka membangun ruas jalan lintas yang akan menghubungkan gerak ekonomi antar kabupaten.

Menapaki jejak pembangunan Aceh dari masa ke masa, hal ini bisa dilihat wilayah Barat Selatan Aceh masih saja tertinggal dan terisolir. Seolah-olah wilayah Aceh Barat Selatan dianak tirikan oleh pemangku kekuasaan Provinsi Aceh. Setelah era Gubernur Bapak Ibrahim Hasan yang menggagas pembangunan bebas rakit pantai Barat Selatan, baru kini, semasa gubernur Nova Iriansyah gagasan pembangunan jalur lintas yang menghubungkan antar kabupaten kembali diprogramkan. Tentunya usaha ini menjadi harapan dan kabar baik bagi masyarakat BARSELA, Namun proyek multi-years yang digagas oleh gubernur terpilih tahun 2017 masih saja diganjal oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

Harapan yang kembali digagas dalam merancang pembangunan Aceh wilayah BARESELA, tentunya harus dipahami sebagai bentuk kepedulian dan gerak cepat yang dilakukan oleh Gubernur Aceh membangun infrastruktur jalan penghubung untuk meningkatkan roda perekonomian Aceh, kususnya masyarakat Barat Selatan.

Selama ini telah terjalin hubungan transaksi ekonomi antar kabupaten Aceh bagianTengah dengan masyarakat Barat Selatan,  terkait dengan komoditas pertanian, bagaimana upaya masyarakat mengantarkan hasil pertaniannya untuk dipasok sebagai bahan kebutuhan dasar masyarakat. Transaksi ini tentunya jalan menjadi faktor penghambatnya. Dengan adanya program multi-years yang digagas oleh Pemerintah Aceh menjadi jalan keluarnya. Masyarakat Barat Selatan sangat menginginkan jalan lintas Tengah segera dibangun dengan proyek multi-years ini. Dengan demikian, sebuah tanda tanya besar kepada Dewan Perwakilan Rakyat Aceh yang telah membatalkan sepihak.

Dewan Perwakilan Rakyat Aceh kok tega ??????????

Pertanyaannya, sampai kapankah wilayah Barat Selatan Aceh terisolasi? Menurut Toke Rizal Abdya, jawabannya sangat tergantung atas kebijakan Bapak Nova Iriansyah menerobos pengganjalan yang dilakukan oleh DPR Aceh. Tutup sosok pengusaha muda ini.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Logika Politik: Beri Kabar Gembira Bukan Kabar Sedih apalagi Duka

-
Gambar
Dan tidaklah Kami mengutus para rasul itu melainkan untuk memberi kabar gembira dan memberi peringatan. Q. S. Al-An’am/006: 48. Logika politik pada prinsipnya adalah memberi kabar gembira. Prinsip utama kenabian adalah memberi kabar gembira bagi manusia. Dalam bahasa dalil disebut dengan basyiran wa nadhira . Artinya, berikan kabar gembira dan peringatan.  Memberi kabar gembira merupakan bentuk optimisme, sementara peringatan adalah upaya penyelamatan hak-hak rakyat. Kabar gembira dalam optimisme politik berupa harapan yang diberikan melalui konsep-konsep perencanaan positif yang disampaikan pada publik. Sedangkan peringatan berupa upaya pencegahan agar umat tidak terjerumus dalam kesalahan yang sama.  Pilkada bukan tempat di mana kandidat mengarang cerita tanpa kabar gembira bagi masyarakat, dan bukan juga tempat menyampaikan kebohongan tanpa pencegahan apa pun atas kekeliruan yang sedang terjadi. Pilkada adalah ajang memberi kabar gembira pada masyarakat. Maka, atas prinsip ...
Baca selengkapnya

Logika Meugom: Dibolehkan Konser dalam Konteks Politik

-
Gambar
  Meugom bangai. Konser dalam konteks pelaksanaan syariat Islam di Aceh dipahami maksiat, sementara konser dalam konteks politik seperti dibolehkan. Konser di Aceh dilarang. Pikiran formalitas syariat di Aceh menganggap konser adalah perbuatan yang dilarang dan mengandung unsur maksiat. Tetapi, dimusim kampanye konser seperti dibolehkan. Orang-orang sepertinya menyetujui konser musik dilakukan saat kampanye. Bahkan, adanya konser dipahami dapat menarik perhatian banyak orang untuk datang beramai-ramai di tempat kampanye politik. Pikiran publik terhadap konser seperti dua mata pisau; satu sisi dalam konteks pelaksanaan syariat Islam konser dilarang, tetapi pada sisi lain dalam konteks politik konser dibolehkan. Hampir di setiap kampanye politik konser musik dengan menghadirkan artis berlangsung pada kampanye akbar. Bahkan, daerah/kabupaten yang pernah mengeluarkan aturan haram terhadap musik pun konser di arena politik berlaku. Aceh dengan pelaksanaan syariat Islam lebih fokus m...
Baca selengkapnya

Tu Sop: Sebuah Pengantar Peradaban Politik

-
Gambar
Tu Sop ; m embangun peradaban umat menjadi kewajiban bagi setiap muslim. Islam membangun p eradaban dari perbaikan di lingkup kecil hingga lingkup yang lebih besar . Diawali secara pribadi , keluarga, serta masyarakat.  Secara pribadi manusia wajib membentuk potensi diri sesuai dengan kerangka-kerangka syariat Islam, yang dibangun berdasarkan konsep iman. Kemudian melalui perangkat keluarga manusia mulai berekspansi membangun komunitas. Peran pribadi dan keluarga sangat penting dalam membangun peradaban di lingkup kecil, adapun di lingkup besar membangun peradaban keummatan. Peran pribadi dan keluarga menjadi ikatan pengikat dalam peradaban keummatan. Peradaban pribadi tidak dibangun atas dasar kekuatan dan kekuasaan, tetapi dibangun berdasarkan kesadaran. Berbeda dengan membangun peradaban keluarga diperlu kekuatan yang dibangun berdasarkan hubungan kedekatan dan emosional. Sementara membangun peradaban umat dibutuhkan kekuasaan. Secara alami sulit bagi manusia membangun relasi ...
Baca selengkapnya