Melalui A. Hasjmy: Indonesia Patut Berterima Kasih Pada Aceh

Narasi singkat ini telah disampaikan dalam sidang promosi doktor yang dilaksanakan secara daring pada Sekolah Pascasarjana (SPS) Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan judul “Pemikiran dan Kiprah Politik A. Hasjmy”. Sebuah transformasi nilai Islam yang digelorakan dari luar lingkup kekuasaan. 

Disertasi ini telah diuji oleh Prof. Dr. Phil. Asep Saepuddin Jahar, MA., Prof. Dr. Jajat Burhanuddin, MA., Prof. Dr. Iik Arifin Mansurnoor, MA., Prof. Dr. Media Zainul Bahri, MA., Prof. Dr. Azyumardi Azra, MA., dan Prof. Dr. Ali Munhanif, MA., Ph. D.

Penelitian ini mengkaji pemikiran tokoh Aceh yang mana perjalanan hidupnya telah melewati masa pelik. A. Hasjmy adalah nama yang disematkan padanya sejak ia dilahirkan. Dalam kiprahnya di ranah publik A. Hasjmy digelari dengan beberapa nama, di antaranya disebut dengan nama al-Hariry, Asmara Hakiki, dan Aria Hadiningsun.

Tokoh asal Aceh yang hidup pada era empat zaman ini telah menoreh tinta emas. Pandangan politik A. Hasjmy tidak hanya terkonsepsi dalam pikiran, namun juga hadir dalam bentuk praksisnya.

Pemikiran dan kiprahnya telah menghiasi empat zaman dalam sejarah berdiri dan bergilirnya proses politik di negara  ini (Indonesia). Empat era zaman telah dilaluinya, yakni era penjajahan dan gerakan kemerdekaan, pasca kemerdekaan/revolusi, orde lama, dan orde baru.

A. Hasjmy lahir di Kecamatan Montasik, Aceh Besar pada tanggal 28 Maret 1914 dan wafat pada tanggal 18 Januari 1998. Hadir dalam berbagai dimensi baik sebagai aktivis kemerdekaan, organisatoris, birokrat, politisi, negosiator, ulama, cendikiawan, akademisi, tokoh pendidikan, sastrawan, dan juga sebagai wartawan. Hal ini menandakan sosok A. Hasjmy memiliki multi-talenta.

Sebagai intelektual Aceh yang telah  mewariskan berbagai macam karyanya. Pemikirannya telah dituangkan dalam bentuk tulisan lebih kurang mencapai enam puluh judul buku yang terdiri atas tema sejarah, dakwah, pendidikan, politik, budaya, dan juga menulis puisi-puisi yang membangun semangat juang dalam jiwa. Setumpuk khazanah pemikirannya tersimpan dengan baik di Perpustakan dan Mesium Yayasan Pendidikan A. Hasjmy.

Tokoh yang ikut andil dalam merumuskan pendidikan modern di Aceh ini telah berhasil secara bergotong royong bersama masyarakat Aceh membangun lembaga Perguruan Tinggi IAIN Ar-raniry (UIN Ar-Raniry saat ini) dan Universitas Syiah Kuala (UNSYIAH).

Mahaputra, pemegang Bintang Legiun Veteran Republik Indonesia, Medali Angkatan 45, Bintang Iqra, dan juga pemegang bintang Internasional Bintang Istimewa Kelas I dari Presiden Republik Arab Mesir Husni Mubarak, karena keberhasilannya sebagai salah seorang ulama, pemikir, pemimpin Islam dari seluruh dunia.

Salah satu karya terbesar A. Hasjmy dalam konteks pemikiran politik berhasil membangun konvergensi pemikiran politik Islam global dalam wacana Islam dan politik dalam konteks ke-Indonesiaan.

Tema Islam dan politik di Indonesia dalam sejarah perkembangan sosial seakan-akan tidak pernah habis untuk dibahas. Agama sebagai sumber moral dan negara adalah  seperangkat aturan yang menggiring pengelolaan kehidupan masayarat, serta memiliki kewenangan memaksa dengan segala aturan yang melekat padanya.

Merujuk pada latar persoalan,  A. Hasjmy merupakan pemikir politik kontemporer yang hidup di mana Aceh dalam  keadaan bergejolak, baik gejolak perang melawan penjajah Belanda, maupun perang melawan gerakan pemberontakan pasca kemerdekaan yang ingin mendirikan negara Islam dari kelompok DI/TII Aceh yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh.

Semenjak awal kemerdekaan kekuasaan selalu dibangun berdasarkan narasi dari atas ke bawah. Di mana kekuasaan dipaksakan dari pusat ke daerah. Hal ini berbeda dengan A. Hasjmy yang melihat kekuasaan dari daerah. Memahami nasionalisme kebangsaan dari luar lingkup kekuasaan. Politik dalam pandangan A. Hasjmy, adalah sebuah upaya rekonsiliasi pikiran dalam memahami  antara idealitas dan realitas  kebangsaan.

Terkait dengan tema Islam dan negara dalam sejarah politik Indonesia dari awal kemerdekaan hingga masa kontemporer bukan hanya belum tuntas, namun konflik pemikiran antara Islam dan politik bahkan semakin mengemuka dan problematis di era pemerintahan Presiden Jokowi.

Perdebatan tersebut pada tataran konseptual bukan hanya menunjukkan beragamnya paradigma dan kerangka pemikiran, tetapi menunjukkan pula seolah-olah tak ada konvergensi antara idealitas dengan realitas.

Berdasarkan realitas tersebut, konsep pemikiran politik A. Hasjmy dengan basis kultural kebangsaan yang kuat diharapkan mampu mendamaikan antara idealitas dengan realitas budaya politik ke-Indonesiaan dimasa kini dan masa yang akan datang.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemikiran politik A. Hasjmy adalah religius moderat dengan berdasarkan basis kultural. Posisi A. Hasjmy tidak hanya hadir sebagai pemikir, aktivis gerakan kemerdekaan, namun juga berperan sebagai negosiator integrasi kebangsaan, sehingga dengan pemikiran dan kiprahnya mampu mendamaikan antara idealitas dengan realitas politik ke-Indonesiaan.

Substansi nilai-nilai Islam dalam konteks ke-Indonesiaan menjadi jalan keluar terhadap polemik kebangsaan. Semakin moderat cara berfikir sebuah bangsa, maka semakin mudah menyelesaikan persoalan kebangsaan.

Kajian ini tidak hanya mengkaji argumentasi pemikiran politik A. Hasjmy, namun juga memaparkan praksis politiknya terkait dengan relasi Islam dan politik dalam konteks ke-Indonesiaan.

Ditinjau dari konsepsi politik, pemikiran A. Hasjmy terintegrasi dengan Islam, sementara dari sisi praksisnya pemikiran politik A. Hasjmy adalah moderat.

Berdasarkan narasi ke-Islaman yang modernis, A. Hasjmy berhasil menanamkan nilai-nilai Islam dalam konteks bernegara bagi masyarakat Aceh, sehingga semangat pembenturan antara Islam dan negara dapat dipadamkan.

Ikrar Lamteh menjadi resolusi konflik dalam mengakhiri pemberontakan Aceh yang dibangun berdasarkan semangat Islam terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga Indonesia dipahami sebagai negara Islam modern dengan Pancasila sebagai dasarnya. Penelitian ini merupakan studi kepustakaan dengan metode hermeneutik dan analisis deskriptif kualitatif serta menggunakan pendekatan sejarah, teologi, filsafat, dan sosial politik.

A. Hasjmy merupakan pemikir Politik Islam modern yang cendrung moderat (symbiotik) dalam merekonstruksikan bangunan pemikiran politik.

Paradigma ini menguatkan wacana tentang hubungan timbal balik antara agama dan negara. Islam sebagai dasar negara tidak menjadi mutlak bagi A. Hasjmy, substansi nilai Islam dengan dasar tauhid dan ukhuwah Islamiyah menjadi alasan utama baginya, bahwa negara Islam dapat dipraktekkan di manapun, tanpa harus menjadikan Islam sebagai ideologi negara.

Bagi A. Hasjmy, Islam bukanlah  ideologi negara. Dalam konteks ini, A. Hasjmy lebih melihat Islam sebagai sumber ideologi negara.  Keberadaan agama dan negara dalam konteks fungsi timbal balik, negara akan  tegak dan agama sebagai penunjangnya.

Begitu juga sebaliknya, agama dengan seperangkat nilai moral yang melekat di dalamnya akan terwujud dengan adanya instrumen negara yang menggunakan seperangkat undang-undang sebagai aturan yang memaksa.

Dengannya juga, seperangkat nilai dan moral yang melekat pada agama dapat mempengaruhi, dan mewarnai hukum-hukum yang dibangun pada suatu negara. Bahkan tidak tertutup kemungkinan nilai-nilai yang melekat pada agama dijadikan sebagai aturan hukum negara.

Memahami pemikiran politik A. Hasjmy tidak hanya dilihat dari sisi normatif saja, namun juga ditelusuri berdasarkan konteks praksisnya. Sisi normatif pemikiran A. Hasjmy dapat dilihat dari konsepsi A. Hasjmy tentang nilai-nilai dasar dan prinsip-prinsip pokok yang berlaku umum pada sistem politik kenegaraan seperti keadialn, persamaan hak, dan musyawarah.

Sementara sisi praksisnya, peran politik lokal sangat mempengaruhi prilaku politik yang mesti di realisasikan oleh A. Hasjmy. Tidak hanya melihat dari sistem politik yang berlaku, namun juga ditinjau dari perspektif sejarahnya. Sehingga pemikiran politik A. Hasjmy, terutama sekali terkait dengan kepemimpinan wanita, mengacu pada realitas sejarah politik, di mana Aceh dalam perjalanan politik kepemimpian selama 59 tahun berada di bawah pemerintahan para ratu.

A. Hasjmy dalam memahami konteks politik ke-Indonesiaan memiliki warna tersendiri, di mana konsep kekuasaan  menjadi perhatian besar A. Hasjmy pada era kemerdekaan. Terkait dengan wacana perdebatan Islam dan politik di Indonesia, transformasi konsep kekuasaan politik, selama ini dibangun berdasarkan narasi dari atas ke bawah.

Artinya pemahaman kebangsaan yang dipaksakan dari pusat. Sedangkan A. Hasjmy melakukan hal sebaliknya dengan membangun narasi tersebut dari daerah. Artinya A. Hasjmy telah menggelorakan semangat nasionalisme ke-Indonesia dari luar ranah kekuasaan pusat.

Hal ini terbukti dengan keberhasilan A. Hasjmy dalam merobah alur berfikir para elit Aceh pada awal dekade kemerdekaan, yang ingin mendirikan negara Islam, melalui pemberontakan Darul Islam, yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh, untuk menerima konsep kebangsaan dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, dengan Pancasila sebagai dasar negara.

Pentingnya memahami Urgenisitas Pemikiran Politik A. Hasjmy Dalam Konteks kekinian. A. Hasjmy dalam konteks politik telah mempengaruhi pada dua sisi, sisi konseptual dan sisi praksis politik.

Sisi konseptual politik, pemikirannya berhasil dituangkan dalam sebuah buku yang berjudul Di Mana Letaknya Negara Islam. Sementara pada sisi praksisnya pemikiran A. Hasjmy mampu hadir dalam sebuah upaya konvergensi pemikiran antara idealiatas dengan realitas politik ke-Indonesiaan.

Dengannya A. Hasjmy mampu mendamaikan pemberontakan Darul Islam di Aceh yang dipimpin oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh, yang kemudian menerima Indonesia sebagai bentuk negara Islam modern. Dan memberikan kesempatan bagi warganya, kususnya Aceh untuk menerapkan syariat Islam dengan Pancasila menjadi dasar negara.

Adapun pentingnya mengangkat kembali pemikiran politik A. Hasjmy, dalam rangka menyegarkan catatan sejarah kebangsaan, bahwa peran Aceh dalam upaya berdirinya negara Republik Indonesia telah tercatat dalam sejarah sangatlah heroik, bahkan Aceh adalah satu-satunya wilayah yang diakui sebagai daerah modal berdirinya negara Indonesia.

Adanya upaya membeli kapal terbang yang diberi nama “Seulawah” yang dikumpulkan melalui tangan-tangan kedermawanan masyarakat Aceh dari seluruh pelosok negeri menjadi sebuah bukti nyata, dalam upaya membantu perjuangan bangsa Indonesia merintis dan melanjutkan misi kebangsaan dalam membangun seluruh pelosok negeri. Terutama sekali dalam memperkenalkan Indonesia kepada dunia luar.

Keberadaan Aceh tidak hanya terlibat dalam perang melawan penjajahan Belanda dalam merebut kemerdekaan, namun juga berperan penting dalam menjaga integrasi kebangsaan. Di mana peran Aceh diawal kemerdekaan yang dimotori oleh A. Hajmy telah mampu meredamkan konflik internal bangsa yang mengarah pada dis-integrasi kebangsaan.

Konflik dis-integrasi kebangsaan antara Pemerintah Pusat dengan daerah tidak hanya berlaku di Aceh, namun juga berlangsung di tempat yang lain, seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi, dan Kalimantan.

Konflik ini telah menyita pikiran para elit di tingkat nasional. Betapa penting dilakukan ishlah kebangsaan untuk meredakan semangat perpecahan bangsa, yang mana semangat ini lahir dari kelompok Islamis yang keliru memahami tentang nilai-nilai kebangsaan dalam Islam.

Radikalisme berfikir di kalangan kelompok Islam konservatif telah memicu adanya sentimen politik dari tokoh-tokoh Muslim terhadap pemerintah yang menginginkan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII. Bagi kelompok Islamis diawal kemerdekaan memahami bahwa dasar negara Pancasila tidak mewakili Indonesia disebut sebagai Negara Islam.

Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai bukti bagi pemerintah pusat bahwa, Aceh bukan hanya daerah modal bagi berdirinya Republik Indonesia,  namun juga berperan penting dalam memperkuat mosi integrasi kebangsaan yang dipelopori oleh Mohammad Natsir, dan peran A. Hasjmy di daerah menjadikan proses integrasi ini dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, Aceh merupakan ujung tombak terakhir berdirinya Republik tercinta ini. Melalui gerakan perlawanan yang dikobarkan oleh Teungku Muhammad Daod Beureueh terhadap penjajah bersama ulama dan masyarakat, Aceh telah berhasil mengangkat bahu negara Indonesia di dunia internasional.

Sehingga Indonesia melalui berita yang disampaikan radio Rimba Raya membuka mata dunia, jika Indonesia masih ada. Dan Aceh adalah ruh kemerdekaan Indonesia yang telah tercatat dalam sejarah.

Bergabungnya Aceh dengan Indonesia dalam perjalanannya telah terjadi dua pemberontakan. Pemberontakan yang terjadi akibat bangsa Aceh menuai kekecewaan dengan proses politik yang berlangsung setelah kemerdekaan Indonesia mulai menata dirinya.

Aceh yang nota benenya dimasa lalu adalah sebuah negara dengan sistem kerajaan yang menerapkan hukum Islam dalam pemerintahan, masyarakatnya sangatlah agamis.

Menujungjung tinggi nilai-nilai Islam telah menjadi pandangan hidup masyarakatnya baik dalam konteks sosial, budaya, dan politik. Hubungan keduanya terungkap dalam hadeh maja yang begitu populer dengan ungkapan “adat ngon hukom lage zat ngon sifet”. Artinya, hubungan antara adat dengan hukum ibarat zat dengan sifat.

Sepanjang pemberontakan yang terjadi di Aceh telah berakhir dengan perdamaian. Pemberontakan Darul Islam yang digelorakan oleh Teungku Daud Beureueh telah berakhir dengan Ikrar Lamteh pada tanggal 7 April 1957, yang mengaungkan ikrar bahwa Aceh akan berjuang menjunjung tinggi kehormatan agama Islam, dan menjunjung tinggi kehormatan dan kepentingan rakyat Aceh.

Sementara pemberontakan yang berakhir dengan perjanjian Mou-Helsingki yang berlangsung pada tanggal 15 Agustus 2005, antara Pemerintah Pusat Gerakan Aceh Merdeka (GAM), yang dimotori oleh Dr. Teungku Hasan Muhammad Di Tiro merupakan bagian dari perdamaian internasional.

Perdamain ini melahirkan beberapa kesepakatan besar, di antaranya penyelenggaraan Pemerintah Aceh, partisipasi politik, ekonomi, peraturan perundang-undangan, hak asasi manusia, amnesti, re-integrasi ke dalam masyarakat, pengaturan keamanan, pembentukan misi monitoring Aceh, dan penyelesaian perselisihan.

Setiap penyelesaian konflik atas kesepakatan bersama yang telah disepakati, pemerintah pusat mesti menyelesaikan dengan memberikan hak-hak yang telah ditentukan dalam kesepakatan tersebut. Melalui A. Hasjmy Indonesia wajib berterima kasih pada Aceh. Jika tidak, maka durhakalah Indonesia dengan sejarahnya sendiri.

Atas rasa terimakasih tersebut wujudkan segera poin poin Mou-Helsingki sebagai lanjutan dari dua perdamaian yang telah terjadi dalam kurun waktu sejarah Aceh bergabung dengan Republik Indonesia.

Sampai di mana sudah rasa terimakasih pemerintah pusat kepada Aceh dalam merealisasikan Mou-Helsingky. Akankah perdamian kedua ini akan bernasib sama sebagaimana Ikrar Lamtehi, di mana Aceh telah merasa tertipu dengan pemerintah pusat dalam merealisasikan butir-butir perjanjian tersebut, sehingga bangkit kembali pemberontakan GAM.

Jika butir-butir perjanjian tersebut tidak segera direalisasikan, tidak kecil kemungkinan perlawanan Aceh terhadap pemerintah pusat akan kembali terjadi. Dan narasi negara Islam akan kembali digunakan untuk memobilisasi semangat pemberontakan terhadap negara Republik Indonesia.

Memahami sejarah bahwa konflik Islam dan politik telah merong-rong integrasi kebangsaan. Dengan demikian perlu menghubungkan kembali pemikiran masa lalu untuk mendamaikan pikiran masa kini. Maka dengan itu mengkaji ulang pemikiran A. Hasjmy dapat melerai konflik internal bangsa ini.

Semangat ke-Islaman masyarakat Indonesia telah menjadi mudah terbangunnya benturan antara Islam dan politik. Jika tidak dipahami dengan baik, maka negara akan menjadi korbannya.  Kehadiran A. Hasjmy sebagai ulama, cendikiawan, dan juga sebagai seorang politisi, sejak awal kemerdekaan telah membangun pemikiran yang moderat dalam memahami konsep kebangsaan dengan basis kultural yang kuat.

Keberadaannya sebagai negosiator integrasi kebangsaan telah diterima oleh Teungku Muhammad Daud Beureueh sebagai penengah dalam mendamaikan konflik politik antara Aceh dan Jakarta.

Disertasi ini ditunggu sebagai narasi penjelasan ilmiah kepada jutaan rakyat Aceh yang masih terpatri semangat separatisme dalam pikirannya yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pasca berlangsungnya perdamaian antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Republik Indonesia yang tertuang dalam MoU-Helsinki di Finlandia.

Dan juga menjadi pencerdasan politik bagi jutaan rakyat Indonesia yang sampai saat ini masih saja memperdebatkan antara idealitas dengan realitas politik dalam kontek ke-Indonesiaan.

Mengemukanya politik identitas di negeri ini disebabkan oleh karena kita miskin narasi dalam memodifikasikan pemikiran dan ide politik masa lalu untuk menyelesaikan konflik masa kini.

Diharapkan dengan hadirnya penelitian ini, semangat integrasi kebangsaan terus digelorakan dari masing-masing daerah tanpa harus membangun konflik relasi antara Islam dan politik.

Berdasarkan pemikiran dan kiprahnya yang melewati empat zaman tidak pernah mengenal post power syndrom dalam diri A. Hasjmy setelah jabatan politik tidak lagi tersemat padanya.

Tentu tanda jasa saja tidak cukup untuk mengenang sosok A. Hasjmy yang telah membangun semangat intelektual bagi masyarakat Aceh dan Indonesia. Menghabiskan sisa hidupnya dalam upaya membangun pendidikan yang modern di Aceh. UIN Ar-Raniry dan UNSYIAH menjadi saksi atas upayanya membangun manusia yang berilmu pengetahuan dan bertakwa.

A. Hasjmy telah mempertaruhkan hidupnya dengan peranannya yang sangat signifikan dalam membangun semangat kemerdekaan.  Dan A. Hasjmy melalui konsep berfikir moderat mampu memperkuat integrasi kebangsaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indoneisa 

Oleh karena demikian, mengenang kembali dan sebagai bentuk rasa terima kasih negara Republik Indonesia kepada A. Hasjmy, tentunya bukan sesuatu yang berlebihan agar A. Hasjmy disematkan pada dirinya sebagai pahlawan nasional dikemudian hari.

Mengakhiri kajian ini, dari apa yang telah  disampaikan, semoga bermanfaat bagi pembaca. Tulisan ini akan menjadi pelerai konflik pemikiran lima juta masyarakat Aceh dan jutaan masyarakat Indonesia terkait dengan Islam dan politik yang dibahas tuntas secara akademis dan dapat dipertahankan. Dan untuk mengetahui bagaimana selengkapnya, akan dibahas tuntas dalam cetakan narasi yang berjudul A. Hasjmy: Transformasi Nilai Islam Menuju Pemikiran Politik Nasional.

Sekolah Pascasarjana (SPS) Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, 2 Juni 2021.